Kearifan Lokal "Rumah Basudara Sejahtera"

DARI MALUKU: Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Maluku, Jalan Pattimura Nomor 1, Ambon, Rabu (13/10/2021)

KEMISKINAN itu ibarat istilah kecantikan yang didefinisikan berbeda oleh orang yang melihatnya. Jadi kemiskinan itu tidak bisa terlepas dari aspek politik, sehingga tidak ada definisi kemiskinan yang paling benar. Begitu kalangan cerdik pandai memberi ilustrasi tentang wajah kemiskinan.

Karena itu, deteksi terhadap mereka yang masuk dalam kategori penduduk miskin memerlukan literasi mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan secara langsung di lapangan. Selanjutnya mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal.

Saya sependapat bahwa definisi kemiskinan perlu diperluas. Cara membaca kemiskinan tidak bisa secara tunggal dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori. Mengapa? Sebab definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis. Definisi kemiskinan perlu di-zoom dengan melihat akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kondisi tersebut sudah pasti tidak sama pada setiap daerah. Pun di Provinsi Maluku.

KEARIFAN LOKAL: Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memimpin rakor penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Dari rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Maluku, Jalan Pattimura Nomor 1, Ambon, Rabu (13/10/2021), pengembangan program penanganan kemiskinan ekstrem berdasarkan kearifan lokal itu dijelaskan dengan sangat baik.

Wapres menilai, konvergensi program dan memastikan penerima sudah tepat sasaran merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar pemerintah daerah terus berperan aktif dan berinovasi untuk menyukseskan program percepatan ini sambil terus melakukan konvergensi program dari pemerintah pusat.

Dua dari inovasi-inovasi program penanganan kemiskinan di Provinsi Maluku itu yakni program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa”.

“Rumah Basudara Sejahtera” memadukan semua program-program kemiskinan. Ketika mengakses program tersebut, masyarakat Maluku tidak perlu ke mana-mana, cukup ke Dinas Sosial.

Selain itu, Provinsi Maluku juga akan manfaatkan semua potensi yang ada misalnya, Lumbung Ikan Nasional, PI 10 Persen Block Masela, industri-industri unggulan, perdagangan dan komoditas seperti pala, cengkeh, kelapa, dan rumput laut agar masyarakat terlibat di dalamnya.

KONVERGENSI PROGRAM: Wapres KH Ma'ruf Amin kembali menekankan pentingnya konvergensi program dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

“Saya memandang program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya,” kata Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Seperti kunjungan sebelumnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, di hadapan pejabat pemerintahan Provinsi Maluku Wapres kembali menekankan bahwa konvergensi program dan kepastian dan ketepatan penerima program merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi.

Di provinsi ini, terdapat lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem diantaranya Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

SINKRONISASI PUSAT-DAERAH: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan beberapa menteri lainnya dalam rakor penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.

Pemilihan lima kabupaten ini didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem, yang dihasilkan dari kombinasi persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten, bersumber dari data BPS yang dihasilkan melalui SUSENAS Maret 2020 sebagai rujukan utama.

Dari sisi anggaran, kementerian/lembaga terkait memiliki anggaran yang cukup besar untuk menanggulangi hal ini. Dana tersebut diantaranya dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang mencapai 500 triliun rupiah tersebut, belum termasuk anggaran yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten.

Untuk itu, dengan anggaran besar yang telah disiapkan, Wapres meminta agar seluruh program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah harus segera terkonvergensi dan tepat sasaran.

Saya bersama kawan-kawan dari Kantor Wakil Presiden RI,

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menekankan agar Balai Latihan Kerja (BLK) terus mengoptimalkan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar guna meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah.

Dalam menyukseskan program tersebut, Kemnaker menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship. Saat ini pemerintah terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 provinsi yang diprioritaskan, di mana salah satunya adalah Provinsi Maluku.

Saya ingin mengatakan bahwa program dan data yang baik saja tidaklah cukup. Sekali definisi dibuat, maka diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk melakukannya. Sebab kemiskinan hanya dapat diatasi dengan belajar dari tindakan nyata (learning by doing), bukan sekadar mengumpulkan datanya dan membicarakannya (learning by talking). (*)