Mengurai Paradoks Papua

SEMANGAT DARI PAPUA: Rapat koordinasi penangulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (16/10/2021)

DARI Provinsi Papua, saya diperlihatkan presentasi yang sangat menarik. Tentang era baru pembangunan Papua. Tentang bagaimana membangun Papua secara kontekstual. Dijelaskan pula filosofinya, paradigmanya, dan prinsip dasarnya. Kesemuanya bermuara pada percepatan pembangunan Papua dengan beragam tantangannya.

Orang Papua sadar bahwa sumber daya alam (SDA) yang mereka miliki sangat melimpah, namun kualitas hidup masih rendah. Itulah paradoks yang melekat pada Papua. Ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, keterisolasian, kebodohan, kematian, dan ketidakadilan berada di dalam lingkaran paradoks itu.

PARADOKS PAPUA: Sumber daya alam melimpah, namun kualitas hidup masih rendah.

Dari paparan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, saya menangkap adanya semangat yang tinggi. Upaya-upaya tersebut terukur melalui sejumlah program. Menjawab tantangan-tantangan tersebut, Papua memiliki prioritas pembangunan. Terimplementasi dalam sebuah komitmen bernama 10 Tekad Papua.

Dari 10 Tekad Papua tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat banyak mendapat perhatian. Sebut saja program Berdaya Ekomas (ekonomi masyarakat) Papua; Kampung Mandiri Papua, dan Mandiri Pangan Papua. Program-program tersebut memiliki korelasi kuat dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Inilah sedikit gambaran yang bisa saya tulis dari rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (16/10/2021).

10 TEKAD PAPUA: Program prioritas pembangunan Papua dalam 10 Tekad Papua.

Pemerintah memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem terhadap 196.120 penduduk Papua yang tersebar di lima kabupaten prioritas, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Deiyai pada 2021.

Kelima kabupaten tersebut merupakan bagian dari sekitar 2,1 juta jiwa penduduk miskin ekstrem secara nasional yang semuanya ditargetkan selesai tingkat kemiskinan ekstremnya hingga 2024.

Khusus untuk lima kabupaten di Papua yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 196.120 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.500 rumah tangga.

Jumlah penduduk miskin yang ditargetkan di 2021 tersebut tersebar di Kabupaten Jayawijaya sebesar 67.720 jiwa atau 30,84 persen, Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 35.180 atau 26,53 persen, Kabupaten Lanny Jaya sejumlah 54.920 jiwa atau 30,52 persen, Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 14.200 jiwa atau 29,19 persen serta Kabupaten Deiyai sebanyak 24.100 jiwa atau 32,48 persen.

PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN: Kerangka pengembangan kewilayahan di Provinsi Papua.

Definisi kemiskinan ekstrem mengacu pada Bank Dunia yang menentukan masyarakat dengan keseimbangan kemampuan berbelanja sebesar 1,9 dolar AS per hari. Angka tersebut di bawah standar kemiskinan yang menurut Bank Dunia keseimbangan kemampuan berbelanja 2,5 dolar AS per hari.

Terkait penanganan kemiskinan ekstrem di 2021, Wapres KH Ma’ruf Amin menegaskan tidak ada kendala dana karena Pemerintah memiliki anggaran cukup besar untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem tersebut.

Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov Papua untuk mengutamakan konvergensi program dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) supaya bantuan tersebut tepat sasaran di masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM). (*)