 |
| Rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan ekstrem di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (07/10/2010). |
BEGITU tinggi optimisme yang diperlihatkan Jawa Tengah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Itu diperlihatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lima kepala daerah yang menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem pada rapat koordinasi (rakor) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (07/10/2010).
Yang terpenting, saya melihat optimisme Jawa Tengah sangat terukur. Terkonsep dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di Jateng, lima kabupaten yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Brebes menjadi wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.
Kunjungan kerja Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin ke Jateng merupakan rangkaian peninjauan wilayah yang masuk prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Sebelumnya, kegiatan yang sama sudah dilakukan di Bandung, Jawa Barat.
 |
| Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bersama Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers. |
Beberapa pejabat negara yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendampingi Wapres pada kunjungan ini.
 |
| Saya bersama kolega dari Kantor Wakil Presiden. |
Selain saya yang mewakili Tim Ahli Wapres, dari Kantor Wapres turut serta pula Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto.
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Wilayah ini meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Melihat potensi UMKM di lima kabupaten prioritas, Wapres Ma’ruf Amin optimistis penanggulangan kemiskinan ekstrem pada lima kabupaten di Jawa Tengah, segera tercapai akhir 2021. Ada produk UMKM gula semut dari Kabupaten Banyumas yang telah berhasil merambah pasar internasional. Wapres Ma’ruf Amin juga sempat berdialog dengan perajin UMKM Sarung Goyor dari Kabupaten Pemalang.
 |
| Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan produk-produk UMKM dari lima kabupaten yang menjadi sasaran prioritas penangulangan kemiskinan ekstrem kepada Wapres Ma'ruf Amin. |
Selain menggunakan pendekatan pertama dalam perlindungan sosial yakni program bansos, pemberdayaan melalui pengembangan UMKM daerah merupakan pendekatan kedua yang dilakukan oleh pemerintah.
Wapres Ma’ruf mengatakan, setidaknya ada 212 Kabupaten di seluruh Indonesia yang menjadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 2024. Percepatan dilakukan mulai tahun ini, dengan target sasaran 35 Kabupaten di tujuh provinsi.
 |
| Produksi perajin Sarung Goyor dari Kabupaten Pemalang. |
Dari pertemuan di Jateng, wapres berharap adanya sinkronisasi penanganan, baik anggaran dari pusat, provinsi, maupun dari kabupaten. Juga dari sumber-sumber lain seperti corporate social responsibity (CSR), juga dari filantropi termasuk Baznas.
Pemprov Jateng menyatakan siap mengebut penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, dengan strategi graduasi mandiri ekonomi.
Gubernur Ganjar Pranowo sebelumnya juga menegaskan siap menjalankan tugas antara lain untuk menyiapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar sinkron dengan pemerintah pusat.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan sudah mengunjungi langsung lima daerah itu dan berdialog dengan kepala daerahnya. Ia pun optimistis penuntasan kemiskinan ekstrem di lima daerah itu bisa tuntas akhir tahun ini.
Halim mengatakan penuntasan kemiskinan ekstrem jadi salah satu fokus program pemerintah. Maka itu, kolaborasi antar kementerian atau lembaga maupun pihak ketiga harus terus ditingkatkan. (*)
1 Comments