 |
| DARI PAPUA BARAT: Rapat koordinasi penangulangan kemiskinan ekstrem di Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (14/10/2021). |
SAYA mencatat satu poin penting yang disampaikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hal penting yang sebenarnya sudah sering disampaikan pada berbagai kesempatan. Apa poin penting itu? Wapres menyatakan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama.
Seringkali kita melihat pelaksanaan program penanganan kemiskinan tidak sesuai antara ekspektasi dan realita. Salah satu yang daerah yang menjadi sorotan adalah Provinsi Papua Barat.
Lalu muncul sejumlah pertanyaan. Mengapa penanganan kemiskinan di Papua Barat penting untuk dikaji? Bukankah provinsi itu selalu mendapatkan kucuran dana APBD Otsus yang selalu meningkat dari tahun ke tahun? Mengapa dana yang begitu besar belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan? Ke mana saja anggaran yang ada sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah ini?
Menurut saya menjadi wajar jika kemudian mengemuka anggapan dari masyarakat bahwa anggaran yang besar di Papua belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan taraf ekonomi.
Sebesar apa pun anggaran yang dikucurkan, apabila penanganan kemiskinan kurang mendapat sentuhan progam dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, maka akan dijumpai realita yang tidak sesuai ekspektasi.
 |
| Wapres KH Ma'ruf Amin memimpin rakor penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat. |
Anggaran otonomi khusus yang selalu meningkat dari tahun ke tahun memerlukan mekanisme kontrol yang ketat terhadap penggunaan anggarannya. Kita juga patut mendorong agar aparat penegak hukum mengusut penggunaan anggaran di Papua. Masifnya pemberantasan korupsi diharapkan menjadi daya dorong penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Papua Barat mencapai 21,8% per Maret 2021. Jumlahnya meningkat dibandingkan catatan per September 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 191,06 ribu jiwa (Maret 2021) hidup di daerah perdesaan, sisanya 28,01 ribu jiwa tinggal di daerah perkotaan.
 |
| KHUSUS UNTUK PAPUA BARAT: diperlukan strategi khusus dan sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Papua Barat. |
Poin penting lain yang disampaikan Wapres yakni penyelesaian masalah kesejahteraan Papua Barat tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Oleh karena itu, upaya perbaikan kesejahteraan harus dilakukan secara sistematis, bertahap, serta melihat akar permasalahan dari hulu ke hilir, sehingga membutuhkan sinergi lintas sektor.
Papua Barat merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2021. Adapun target awal pemerintah tahun ini adalah terhapusnya kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di wilayah Papua Barat yakni Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.
Mewujudkan target tersebut bukanlah perkara mudah karena terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dan sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Papua Barat. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan waktu tahun 2021 yang tinggal kurang dari tiga bulan.
Hal ini disampaikan Wapres pada Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Sasaran Prioritas di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).
Strategi khusus yang diambil pemerintah adalah memberikan program Sembako dan BLT-Desa pada tiga bulan terakhir tahun anggaran 2021 kepada kabupaten-kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.
Tantangan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah benar-benar diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem. Seluruh program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tersebut bisa disinergikan dengan pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR).
Wapres kembali menegaskan kunci untuk mengatasi tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program. Yakni bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.
 |
| Selain memimpin rakor penanggulangan kemiskinan ekstrem, Wapres juga berdialog dengan tokoh agama di Papua Barat. |
Terkait anggaran, anggaran dari APBN TA 2021 melalui alokasi dana Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar hingga mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Belum lagi, anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten.
Sebagai informasi, total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat saat ini mencapai 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7.960 jiwa; Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760 jiwa; Kabupaten Tambraw dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,40% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa; Kabupaten Maybrat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,89% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa; serta Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.
Turut hadir dalam Rakor kali ini, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Majelis Rakyat Papua Maxsi Nelson Ahoren, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor, Bupati Tambraw Gabriel Asem, Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, Pjs. Bupati Teluk Wondama Eduard Nuaki, serta Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop.
Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. (*)
1 Comments