Pesan Kerja Keras untuk NTT

TITIK AKHIR: Rakor percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/10/2021).

SEBELUM bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai titik akhir dari rangkaian kunjungan kerja bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan rombongan, saya mencoba mencari tahu mengapa angka kemiskinan di provinsi itu begitu tinggi hingga mencapai 20 persen. Persentase yang masih jauh dari target nasional sebesar delapan persen.

Secara nasional dengan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi NTT berada di peringkat ketiga tertinggi setelah Papua Barat dan Papua.

Wajar apabila angka kemiskinan di NTT yang tinggi ini memunculkan pertanyaan. Fenomena seperti apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana dengan program-programnya? Apa persoalan terbesarnya?

Selama 15 tahun terakhir, tingkat rata-rata kemiskinan Provinsi NTT masih relatif tinggi dan belum beranjak dari peringkat tiga besar provinsi termiskin di Indonesia.

Data BPS NTT menunjukkan, jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2020 sebanyak 1.153,76 ribu orang (20,90 persen) dari 5,2 juta penduduk. Sejak tahun 2015, NTT menjadi provinsi dengan kemiskinan tertinggi nomor tiga di Indonesia, di bawah Provinsi Papua (26,64 persen) dan Provinsi Papua Barat (21,37 persen). Meskipun tren jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan 2015, jumlahnya tak signifikan mengangkat NTT ke peringkat lebih baik.

PROGRAM NTT: Paparan program penanganan kemiskinan ekstrem Provinsi NTT.

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan penduduk NTT tercatat sebesar 0,354. Tingkat ketimpangan tersebut tidak jauh berbeda dengan tingkat ketimpangan pada September 2019.

Beberapa penelitian menyajikan gambaran bahwa faktor alam yang memiliki curah hujan rendah membuat sebagian besar lahan di wilayah NTT kering dan tandus. Pada sisi lain, sektor pertanian (95,3 persen) masih memegang peranan penting karena sebagian besar penduduk bekerja dan mengandalkan hidupnya dari pertanian (80 Persen).

Melihat NTT dari kacamata Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai IPM NTT memang mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, IPM NTT tercatat sebesar 62,26 kemudian terus meningkat hingga di tahun 2020 IPM NTT tercatat 65,19. Sejak tahun 2011, pembangunan manusia NTT masih berada di status “sedang”. IPM NTT pada tahun 2020 tumbuh sebesar 8,22 persen dibandingkan tahun 2011.

Secara ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT sebesar Rp 106,89 triliun pada tahun 2019. Dari angka PDRB tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang utama ekonomi daerah. Kontribusi sektor tersebut mencapai 28 persen dari total PDRB. Subsektor peternakan menjadi penyangga utama sektor pertanian yakni sebesar 9,46 persen.

Ada pepatah Inggris, poverty is the root of all evil (kemiskinan adalah akar dari segala kejahatan). Kriminalitas umumnya banyak terjadi di kawasan miskin. Oleh karena itu, di seluruh dunia, sepanjang sejarah, kemiskinan menjadi musuh bersama umat manusia.

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditandatangani 195 negara, termasuk Indonesia, negara-negara di dunia bertekad mengatasi 17 isu utama, di antaranya adalah penurunan angka kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. Sebelum SDGs yang ditargetkan selesai pada 2030, PBB menggulirkan Milenum Development Goals (MDGs) tahun 2000. Karena banyak target yang belum dicapai, PBB membuat program lanjutan, yakni SDGs.

SINERGI PUSAT-DAERAH: Beberapa menteri menjelaskan sinergi program pusat-daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dikenal cukup kontroversial. Ketika berbicara mengenai kemiskinan di provinsi yang dipimpinnya, ia menyatakan orang miskin tidak boleh punya anak". Tentu VBL tidak bermaksud untuk mengurangi hak asasi orang NTT untuk menikah dan mempunyai anak.

Pesan utama gubernur nyentrik itu adalah pentingnya “perencanaan dan persiapan masa depan”. Setiap manusia normal perlu merencanakan masa depannya: pendidikan, pekerjaan, keuangan, dan keluarga.

Sebagai gubernur, VBL sudah pasti memiliki komitmen dan program untuk menurunkan angka kemiskinan di NTT. Itu telah dipaparkan dalam rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Aula Rumah jabatan Gubernur NTT, Kota Kupang, Minggu (17/10/2021).

Secara umum, NTT telah memiliki berbagai program yang mendorong peningkatan sektor produksi, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, maupun program-program di sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan.

PESAN UNTUK NTT: Wapres RI KH Ma'ruf Amin setibanya di aula rumah jabatan Gubernur NTT untuk memimpin rapat koordinasi.

Wakil Presiden RI Maruf Amin, meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat bekerja keras memastikan agar rumah tangga miskin ekstrem di daerah tersebut mendapatkan seluruh program pemerintah.

Di NTT, pada tahun 2021 pemerintah memfokuskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten yang menjadi sasaran prioritas. Kelima kabupaten tersebut adalah Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.

Sebagai informasi, jumlah rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di NTT mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 89.410. Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Sumba Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17,47 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa; Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17.30 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa; Kabupaten Rote Ndao dengan tingkat kemiskinan ekstrem 16,21 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 28.720 jiwa; Kabupaten Sumba Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 15.820 jiwa; serta Kabupaten Manggarai Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 15,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 44.630 jiwa.

SOLID: Bersama tim dari Kantor Wapres RI selama kunjungan kerja ke beberapa provinsi membahas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing, Bupati Sumba Tengah Paulus SK Limu, Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M. Saek, dan Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Pieter Tahun.

Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dan perwakilan dari Kantor Wakil Presiden. (*)